Beranda ARTIKEL Menggugat KPK

Menggugat KPK

61
BERBAGI

Foto: Doc Muslim Arbi

Oleh: Muslim Arbi (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

“Publik belum lupa atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang di lakukan oleh mantan Bupati Belitung itu”

JAKARTA (kabardaerah.com) – Jika melihat, apa yang KPK lakukan dalam penangkapan terhadap Setya Novanto (Setnov) dengan dugaan korupsi kasus KTP-elektronik dengan kerugian negara hanya Rp2,3 T dibanding dengan kasus dugaan korupsi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat di DKI dalam sejumlah kasus, maka operasi KPK ini di anggap sebagai tindakan politik.

Karena, kalau murni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka KPK akan bekerja secara maksimal dan optimal mengusut dan menuntaskan kasus Ahok yang sudah terpublikasi luas.

Publik belum lupa atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang di lakukan oleh mantan Bupati Belitung itu. Seperti: Sumber Waras, Bus Trans Jakarta, Tanah Cengkareng, UPS, Dana Teman Ahok, CSR yang di kelola oleh Ahok Centre, Reklamasi Teluk Jakarta (pulau-pulau palsu), yang juga sudah dibuatkan buku oleh Marwan Batubara dan sudah diserahkan ke KPK dengan desakan agar KPK dapat menuntaskan kasus-kasus itu, tapi nyatanya malah KPK seperti tidak bergeming.

Maka, jika mencermati operasi heboh KPK dalam penangkapan Setnov dan pembiaran terhadap kasus-kasus Ahok yang mangkrak di Meja KPK, sulit rasanya menyimpulkan tindakan KPK terhadap Ketua DPR dan Ketum Golkar itu murni penegakan hukum, keadilan dan pemberantasan korupsi. Dari sisi inilah perlu mempertanyakan dan menggugat KPK.

Jika, dilihat dari besaran nilai dugaan korupsi, seperti yang sudah dilansir media dan tidak di bantah oleh pihak Ahok dari sejumlah kasus yang sudah disebutkan di atas, maka jauh lebih besar dari Ahok di banding Setnov. Mengapa Ahok tidak diperlakukan seperti Setnov? Apakah karena Ahok waktu itu dibela mati-matian oleh Jokowi? Dan Setnov tidak?.

Padahal waktu itu posisi Ahok hanyalah seorang Gubernur sedangkan Setnov adalah Ketua DPR dan Ketum Golkar, partai terkuat kedua setelah PDIP. Dan pembelaan terhadap Ahok itu terbukti dengan tidak tersentuh KPK, bahkan KPK seperti LBH-nya Ahok waktu itu?

Publik menduga, jika benar KPK mengusut tuntas kasus-kasus Ahok, bisa menyeret Jokowi. Maka KPK pun akhirnya seperti loyo, tidak bertaji. Dan sekarang mau bikin taji baru dengan penangkapan dan penahanan Setnov?.

Jika, seperti ini, cara KPK sebagai lembaga anti rasuah, yang murni mau menegakkan hukum dan memberantas korupsi, maka cara memperlakukan Ahok dan Setnov seperti ini, adalah cara KPK menelenjangi diri di mata publik. KPK di anggap gagal dan hanya menjadi alat politik kekuasaan. Maka KPK pantas di bubarkan saja. Percuma Negara di tengah ancaman krisis keuangan dan kebangkrutan ini, buang-buang duit hanya dengan memproduksi dagelan saja.

Selain yang disebutkan di atas, juga terdapat pesan terselubung, saat penggantian pimpinan Ketua BPK dari Harry Azhari Azis kepada Moermahadi Soerja Djanegara. Apakah karena di era Harry mantan ketum HMI itu, auditing soal kasus-kasus Sumber Waras, dan lain-lain. Di DKI semasa Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok yang mengungkap kebocoran anggaran negara.

Sehingga, KPK harus bekerja keras untuk mengusutnya. Bukan berupaya untuk menutupinya, dengan mencari niat dalam kasus Sumber Waras. Karena lagi-lagi, jika Sumber Waras saja di usut tuntas, tidak bisa di hindari akan menyeret Jokowi bukan?.

Mengakhiri catatan gugatan ini, apakah penangkapan Setnov dengan menggunakan KPK sebagai eksekutornya semakin memperjelas apa dan siapa KPK sekarang. Jika hal yang sama tidak di lakukan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sekali lagi, jika KPK tidak kembali kepada khittah semula sebagai penegak hukum dan pembrantas korupsi, sebagaimana Amanat UU, maka KPK sebaiknya bubar saja.

Edt. Redaksi DKI kabardaerah.com