Beranda HEADLINE Proyek Infrastruktur Pemerintah: Sekedar Pencitraan Pileg 2019 atau Utamakan Keselamatan dan Kesehatan...

Proyek Infrastruktur Pemerintah: Sekedar Pencitraan Pileg 2019 atau Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

33
BERBAGI

Foto: Istimewa

DKI.KABARDAERAH.COM – Menanggapi sikap menteri BUMN dan PUPR yang akan menghentikan sementara proyek infrastruktur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar langkah yang diambil bukan hanya pencitraan untuk Pilpres 2019. Langkah yang diambil pemerintah haruslah lebih kepada penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para buruh yang bekerja di proyek infrastruktur di Indonesia, khsususnya tol Becakayu, LRT, dan sarana transportasi lainnya.

KSPI khawatir, apabila proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan standar internasional, akan berpotensi mengancam banyak nyawa manusia yang menggunakan infrastruktur transportasi tersebut.

“DPR harus segera membuat Panja Infrastruktur,” ungkap Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI, Said Iqbal, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (21/2).

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, DPR harus lebih cepat dari para Menteri terkait dalam melakukan evaluasi total dan audit investigasi terhadap infrastruktur yang ada.

Buruh mengecam dan mengutuk keras setiap kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa buruh dan luka-luka akibat kecelakaan kerja. Apalagi yang disalahkan selalu human error para buruh kasar dan pelaksana proyek.

“Seharusnya dengan adanya proyek ambruk yang mencapai 10 kejadian dalam beberapa bulan ini, yang dipecat adalah para menteri PUPR, BUMN, dan Ketenagakerjaan. Mereka inilah yang seharusnya dipecat sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegas Said Iqbal.

“Jangan karena pencitraan untuk Pilpres 2019 buruh kasar dikorbankan sebagai kambing hitam,” terangnya lagi.

Said Iqbal mencontohkan, di negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Latin, setiap ada kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa buruh kasar akibat kecelakaan kerja, maka mereka yang bertanggungjawab menyatakan mengundurkan diri.

Bahkan Pesiden turun langsung memimpin penyelamatan dan meminta maaf kepada rakyat melalui media TV dan media lainnya. Seperti Presiden Bolivia Evo Morales yang memimpin langsung menyelamatan pekerja tambang dan mantan Presiden Filipina Benigno Equino yang menyelamatkan TKW Filipina yang akan dihukum mati.

“Tetapi Presiden RI sekedar mengucapkan belasungkawa saja dan meminta maaf kepada rakyat tidak terdengar suaranya,” imbuh Said Iqbal.

KSPI memandang, yang perlu dilakukan apabila nantinya DPR membentuk Panja adalah dengan melakukan evaluasi dan audit investigasi total terhadap infrastruktur dengan cara:

1. Melihat apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah diterapkan dengan benar oleh Pemerintah sebagai “policy maker” infrastruktur dan kontraktor pelaksana? Sehingga tidak ada lagi nyawa buruh kasar yang hilang maupun yang luka-luka akibat kecelakaan kerja.

2. Ini bukan human error semata, tetapi patut diduga ada persoalan K3 yang sistemik.

3. Harus diperiksa jenis material dan kekuatan material terutama besi yang digunakan. Karena patut diduga besi tersebut kurang memenuhi standar keamanan internasional terutama besi besi yang diproduksi oleh perusahaan Cina. Jenis besi ini perlu diinvestigasi. Begitu pula dengan jeniss material lainnya.

4. Target waktu penyelesiaan proyek patut diduga terkesan hanya mengejar target menjelang Pilpres 2019 tetapi K3 terabaikan.

5. Tingkat kelelahan para buruh yang sangat tinggi, karena mereka bekerja setiap malam tanpa vatas.

“Oleh karena itu, stop pencitraan infrastruktur. Selamatkan nyawa buruh kasar. Menghilangkan nyawa buruh kasar akibat kelalain adalah sebuah kejahatan HAM yang serius,” tegas Said Iqbal.

Ia menambahkan, bahwa KSPI akan mempersiapkan langkah-langkah hukum dan aksi besar-besar menuntut pelaksanaan K3 di proyek infrastruktur Pemerintah.

Penulis: M. Akbar Rosbian